20 Oktober 2014. Tanggal itu tercatat sebagai salah satu momen penting perjalanan bangsa ini. Ya, karena saat itulah tampuk kekuasaan negeri berpindah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai presiden ke-6 kepada Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 RI. Berarti tak terasa sudah satu tahun negeri ini “dinahkodai” beliau. Dengan didampingi Jusuf Kalla, sosok senior yang kaya pengalaman, sebagai wakil presiden, wajarlah seantero negeri menaruh harapan besar kepada keduanya untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik. Ditambah rekam jejak Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, selama mempimpin Kota Solo ataupun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang dinilai oleh sebagaian besar khalayak banyak membawa perubahan dengan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif. Bahkan, saat akan dilantik menjadi presiden, Jokowi disebut-sebut sebagai Satrio Piningit, yaitu sosok misterius yang diramalkan dalam Ramalan Joyoboyo akan datang sebagai ratu adil dan akan keluar saat negeri ini memasuki masa “injury time” atau saat zaman kehancuran Indonesia sudah hampir mencapai puncaknya. Ia digambarkan sebagai sosok yang cerdas, jujur, dan berprilaku bersih, sama seperti apa yang digambarkan banyak orang kepada Jokowi.
Jokowi sendiri langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya dan harus segera diselesaikan. Ia mengawalinya dengan menunjuk “pembantu” alias menteri-menterinya untuk mempermudah pekerjaannya. Tetapi, entah kenapa, banyak menteri yang tidak ditaruh pada posisi yang pas dengan bidangnya. Dan ada juga menteri yang saya curigai “titipan” partai koalisi atau dengan sebutan lain politik balas budi. Tetapi tetap saja Jokowi berkilah ini murni adalah pilihan pribadinya. Di sini saya mengajak kita untuk menelisik kinerja Jokowi selama satu tahun kepemimpinannya. Kita akan membedahnya dari berbagai sektor.
Kita mulai dari sektor yang paling vital, yaitu ekonomi. Kitatahu sektor ekonomi kita masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lain, seperti Cina atau Jepang. Tak ayal, setiap mengikuti forum internasional, Jokowi selalu mengajak negara maju untuk berinvestasi secara masif di Indonesia. Tetapi, yang saya agak kurang setuju, jika investor asing banyak berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia, yang dikhawatirkan para anak bangsa justru tidak punya kesempatan mengeksplorasi kreativitasnya di bidang ini. Yang ada, justru kita akan menjadi “budak” di negeri sendiri bagi para asing tersebut. Apakah ini sama saja “penjajahan” era modern? Sektor ekonomi bisa menjadi pintu bagi kita untuk masuk ke sektor lainnya, seperti sektor sosial. Sedang ramai diperbincangkan, nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap USD. Imbasnya, banyak perusahaan yang tak mampu membayar gaji karyawannya. Dan PHK-pun menjadi jalan satu-satunya bagi banyak perusahaan yang sudah “megap-megap” ini. Data terakhir menyebutkan, ada sekitar 65 ribu karyawan yang terkena PHK akibat dari kelesuan ekonomi di negara ini. Jika diestimasi setiap karyawan mempunyai 2 orang anak dan seorang istri, berarti ada sekitar 250 ribu orang yang merasakan dampaknya. Dan masalah klasik kembali bermunculan, tingkat pengangguran yang melambung dan “otomatis” tingkat kriminalitas juga meningkat. Pemerintah bisa dikatakan “memulai” krisis sosial di negeri ini.
Kita berpindah ke sektor hukum. Kita tahu sektor ini adalah sektor “basah” karena bisa dijadikan permainan jual beli hukuman dalam penanganan suatu kasus. Ini sebenarnya persoalan yang terjadi sejak jaman dahulu. Tetapi, dalam setiap kampanyenya, Jokowi selalu ,menyerukan penegakan hukum yang adil dan berlandaskan UUD 1945. Tetapi, pada masa awal pemerintahannya, janji tersebut langsung menimbulkan tanda tanya. Penunjukan Kapolri adalah contoh yang bisa dijadikan bukti dimana Jokowi mudah “disetir” oleh Nyonya Megawati Soekarnoputri dalam membuat suatu keputusan. Ya, penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan kecurigaan banyak pihak bahwa Megawati-lah dalang di balik penunjukan itu karena BG, “sapaan” Budi Gunawan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, adalah ajudan Megawati semasa menjabat presiden ke-5 RI. Dan tentunya ini bisa kita baca bahwa para partai yang mengusung Jokowi ingin Polri, yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, ingin dilemahkan agar mereka dengan leluasa melakukan tindakan melawan hukum. Dan “uniknya”, DPR, yang mayoritas diisi koalisi pro-Prabowo, juga ikut-ikutan mendukung pencalonan BG dengan meluluskannya pada fit and proper test di DPR. Kita semua juga sudah bisa membaca bukan, apa maksud di balik itu?
Hal yang memprihatinkan di sektor hukum adalah kembali munculnya lagu lama “Hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah”. Bisa kita buktikan dengan kasus Nenek Asyani, warga miskin yang dituduh mencuri kayu milik Perhutani tetapi diproses hukum sampai akhirnya divonis satu tahun penjara. Tetapi, perusahaan-perusahaan pembakar hutan di Kalimantan dan Sumatera sampai sekarang masih belum jelas proses hukumnya dan terkesan ditutup-tutupi. Padahal, kebakaran hutan sudah sampai merenggut nyawa, sedangkan Nenek Asyani? Hanya sekedar “dituduh”. Sungguh membuat kita geleng-geleng kepala. Yang jadi pertanyaan, di era Jokowi ini, hukum akan semakin dikuatkan atau dilemahkan?
Sektor terakhir yang akan saya bahas adalah HAM. Pada saat kampanye, Jokowi selau berjanji akan mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih gelap kasusnya seperti, pembunuhan aktivis HAM, Munir, pembunuhan wartawan Udin, atau tragedi 98. Tetapi, kenyataannya hingga saat ini penyelesaian kasus itu belum ada tanda-tanda akan dimulai. Jadi, saya pikir percuma saja para aktivis selalu menjalankan aksi Kamisan di depan Istana Negara untuk menuntut pengusutan kasus HAM karena mereka yang berada di dalam Istana seolah sudah tak mau tahu. Tetapi, yang saya sesalkan, mengapa Jokowi mengumbar janji mengusut kematian orang hanya menggalang dukungan? Tetapi kenyataannya hingga saat ini anda seolah lupa terhadap janji anda. Kita bukan bangsa pelupa, Bung!
Sebenarnya masih banyak sektor yang ingin saya bahas pada opini ini, tetapi jika semua diuraikan satu persatu, mungkin 10 halaman Microsoft Word tidak akan cukup saking banyaknya hal-hal “nyleneh” dari pemerintah kita yang perlu dikritisi. Saya hanya ingin mengajak anda untuk menjawab satu pertanyaan: Setelah melihat kinerja Bapak Jokowi selama setahun ini, apakah anda yakin ialah Satrio Piningit yang ada dalam ramalan Joyoboyo?
17/10/2015
Dionisius Sandytama O.
0 Comments